Sempurnakan Jokowi sebagai Presiden yang Berasal Dari Rakyat
Hasil pemilihan Presiden 9 Juli yang lalu telah menetapkan pasangan Jokowi JK sebagai Presiden terpilih untuk periode 2014-2019 yang diusung oleh Kualisi Indonesia Hebat. Perjuangan Jokowi dan Jusuf Kalla untuk melangkah pada pucuk pemerintahan itu tidaklah mudah. Berbekal dengan hanya didukung oleh beberapa Partai yang tergabung dalam Kualisi Indonesia Hebat diantaranya PDIP, Hanura, PKB, serta NasDem, pasangasn ini harus menghadapi pasangan Prabowo Hatta yang didukung oleh Kualisi Merah Putih yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar dan mayoritas Partai Islam seperti PAN, PKS, PPP.
Salah satu faktor kemenangan pasangan Jokomi JK dalam pertarung Pilpres kemaren tidak lepas dari permasalahan yang melilit Prabowo di masa silam. Kondisi ini mampu dijadikan senjata ampuh oleh KIH untuk memenangkan Pilpres walaupun Prabowo didukung penuh oleh mayoritas Partai Islam. KIH berusaha keras untuk memutar kembali ingatan masyarakat Indonesia akan peristiwa yang terjadi di era 1998 lalu.
Kemenangan Jokowi pun seakan menjadi “Pil Pahit” bagi Prabowo Hatta. Karena secara hitung-hitungan kualisi Partai seharusnya pasangan yang disokong KMP inilah yang mesti terpilih menjadi Persiden dan Wakli Presiden Indonesia. Perhitungan cepat yang dilakukan oleh TimSes Prabowo mengklaem bahwa pasangan nomor 1 inilah yang mendapatkan suara terbanyak, namun disisi lain kubu KIHpun juga menyampaikan hal yang sama dan juga dikuatkan oleh hasil perhitungan oleh Komisi pemilihan Umum. Menindaklanjuti hasil ini, kubu Prabowo mencari cara untuk mengangkat kemungkinan pelanggaraan yang dilakukan oleh pasangan Jokowi JK yang mengunakan nomor urut 2 itu.
Tim Sukses Prabowo pun mencoba untuk melaporkan kecurangkan yang telah dilakukan oleh kubu Jokowi ke Makamah Konstitusi dengan membawa konsep pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif dan Sistematis yang dilakukan oleh pasangan yang menyuarakan refolusi mental tersebut. Apa boleh buat, lagi-lagi pasangan yang diusung oleh KMP ini harus menerima kekalahan lagi. Kondisi ini seakan akan menyesakan dada KMP, sudah menelan “Pil Pahit” merekapun juga harus “meminum air mendidih” akibat gagalnya gugutan mereka di MK walaupun telah berusaha menghadirkan banyak saksi atas kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh kubu Jokowi.
KMP Satukan Kekuatan di Parlemen
Kegagalan KMP dalam memperjuangakan Prabowo agar ditetapkan sebagai pemenang di pemilihan Presiden di MK, tidak membuat kualisi ini patah semangat. Prabowo bersama KMP memilih untuk menguatkan kesolidan kualisi ini dengan memanfaatkan jumlah kursi di senanyan. Mereka mencoba untuk merubah regulasi yang ada untuk dapat mengakomodasi kepentingan KMP dikemudian hari. Keputusan yang diambil ternyata berbuah hasil, dengan munculnya keputusan bahwa partai pemeroleh kursi terbanyak tidak lagi menjadikan patokan untuk duduk sebagai Pimpinan lembaga Legeslatif. Kondisi ini ternyata berbuntut panjang dengan gagalnya PDIP dan KIH untuk menduduki ketua DPR RI. Tidak sampai disitu KMP juga berhasil menguasai Parlemen secara pengambilan keputasan melaui votting.
Menyadari akan kelemahannya KIH berusaha untuk mencari cara agar di Parlemen tetap memiliki Taring, Kualisi yang dipimpin oleh PDIP ini mencoba untuk menyusun formulasi untuk penetapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan menysung paket 212. Komposisi dari paket 212 ini adalah 2 perwakilan dari KMP, 1 perwakilan DPD, dan 2 dari KIH. Formulasi yang dicoba oleh KIH ini ternyata tidak mampu menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Kubu KMP ternyata lebih memiliki Strategi yang jitu untuk mematikan langkah KIH dalam menguatkan diri di Parlemen guna memBackup pemerintahan Jokomi nantinya.
Mulai Ragukan Kempemimpinan Jokowi
Keridakberdayaan KIH menyusun kekuatan di Parlemen, membuat ancaman tersendiri bagi Jokowi saat ini. Walaupun sistem yang dipakai negara ini adalah presidensial, namun tetap saja Parlemen mempunyai pengaruh yang signifikat dalam mengkawal pemerintahanya ke depan. Selain itu beberapa permasalahan mulai bermunculan menjelang pelantikan Jokowi sebagai Presiden ke Tujuh Indonesia ini.
Diantara permasalahan yang sekarang telah memusingkan Jokowi dan KIH ini adalah kasus Koropsi Trans Jakarta yang telah menyeret nama Jokowi. Rachmawati Sukarno Putri yang merupakan anak sukarno Presiden pertama Indonesia terus meminta agar pihak terkait dan juga DPR menunda pelantikan Jokowi sebagai Presiden. Rachmawati yang merupakan saudara dari orang penting di PDIP inipun meminta agar pemeriksaan dilakukan terhadap Jokowi. Mengetahui hal tersebut, di Parlemenpun muncul issue bahwa DPR yang didominasi oleh KMP akan berusaha menunda bahkan mennggagalkan pelantikan Jokowi sebagai Presiden pada tangga 20 Oktober mendatang.
Jokowi juga mendapat kritikan tajam dari sekelompok masyarakat yang merasa ditipu oleh Presiden terpilih ini, diantaranya janji Jokowi akan melakukan perampingan Kabinet namun ternyata yang dilakukan adalah sebaliknya. Penempatan Mentri di jajaran Kabinet yang awalnya dijanjikan dari kalangan Profesional ternyata tidak dilaksanakan. Jokowi pada akhirinya menetapkan lebih banyak elit politik dalam pengisian Pos Pembantu Presiden tersebut. Jokowi berdalih bahwa Ia dan pasangan tidak bisa berbuat banyak karena sistem Partai yang diberlakukan dalam pemilihan Presiden ini, maka mau tidak mau Ia harus memberikan Jatah Mentri kepada Partai pendukungngNya. Hal ini tentunya tidak senada dengan gagasan “Revolusi Mental” yang selama digaung-gaungkan selama ini. Masyarakatpun secara beransur mulai meragukan eletabilitas dan kemampuan Jokowi dalam menjalankan Pemerintahan 5 tahun ke depan.
Menarik Simpatik Rakyat Kembali
Menarik perhatian orang, memang kelebihan lelaki yang suka blusukan ini. Setiap dihadapkan dengan permasalahan, kata Rakyat selalu Ia lontarkan dari mulutnya. Ketika diissuekan Parlemen akan melakukan pembatalan pelantikan dan pemakzulan, jokowi memilih mengeluarkan Statement kalau Ia digagalkan sebagai Presiden, akan suruh Rakyat untuk membela. Hal ini tentu membuat sebagian besar masyarakat pendukung Jokowi merasa perlu untuk pasang badan kalau terjadi apa-apa terhadap Presiden pilihan Mereka.
Menjelang pelantikan yang hanya tinggal beberapa hari lagi, Jokowi berusaha untuk memperlihatkan bahwa Ia adalah sosok lambang Rakyat. Berbagai cara dicoba untuk mengambil simpati masyarakat Indonesia yang sebelumnya sempat memudar. Salah satu pernyataan yang membuat heboh banyak orang termasuk Praktisi politik adalah dengan meminta agar pelantikannya dilaksanakan di Monumen Nasional saja. Hal itu disampaikan agar Ia bisa langsung disaksikan oleh Masyarakat Indonesia. Permintaan ini tentu hal yang tidak biasa disampaikan oleh seorang Presiden yang terpilih. Sebagai Presiden yang berasal dari rakyat dan dipilih oleh rakyat, Jokowi menginnginkan agar rakyatpun juga bisa ikut serta dalam pelantikannya sebagai Presiden Indonesia.
Jokowi berpeluang besar untuk membuat rakyat Indonesia terkagum-kagum jika Ia berani megambil keputusan tidak mengunakan Jas saat pelantikan. Karena kita tahu dengan mengunakan jas seakan memperlihatkan sebuah kemewahan. Tambah lagi mengenakan jas itu hanyalah mencemplak kebiasaan orang asing. Sebagai gantinya Jokowi dapat mengunakan batik ketika pelantikan sebagai Presiden nanti. Keputusan ini tentunya akan membuat masyarakat Indonesia yang mayoritas masih berada dalam garis kemiskinan merasa dihargai dan menganggap bahwa Jokowi adalah Kita.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar